Didepan Pj Bupati Aceh Singkil, Keuchik Mengaku Banyak Tekanan Soal Berangkat Bimtek dan Studi

Iklan

Pertemuan Pj Bupati Aceh Singkil Marthunis dan jajarannya dengan Ratusan Kepala Kampung Se Aceh Singkil, di Aula Setdakab setempat, Senin (26/9/2022) (PENAACEH)

PENAACEH SINGKIL - Kepala Kampung (Keuchik) mengaku banyak tekanan dalam mengikuti bimbingan teknis (Bimtek) atau Studi.

Pengakuan itu kepala kampung itu langsung dihadapan Penjabat Bupati Aceh Singkil Marthunis dan jajarannya pada acara koordinasi tentang penyelesaian atas tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Inspektorat Aceh Singkil, Implementasi Sistem Pengawasan Keuangan Desa (Siswaskeudes) dan Sosialisasi percepatan penyusunan APBKam tahun 2023. Senin (26/9/2022) di Aula Setdakab.

"Kami sangat panik pak bahkan mau menangis kami, habis acara ini banyak teman kami yang berangkat Studi Tiru ke Medan. Saya yakin itu,"Kata Muhammad Dhin Kepala Kampung Singkil Utara , kecamatan Singkil Utara salah satu peserta rapat. 

Untuk itu kepada bapak Penjabat Bupati tolong menegaskan disini boleh atau tidak melaksanakan diluar Prioritas dana Desa.

Menurutnya, penggunaan prioritas dana desa tahun ini adalah 40 persen untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Covid-19, 20 persen untuk Ketahanan Pangan, kemudian 32 persen itu untuk insentif kepala desa."Insentifnya tidak seberapa tapi tanggung jawabnya besar sekali,"Katanya.

Bahkan Muhammad Dhin mengaku tidak lama ini telah diperiksa oleh Inspektorat Aceh Singkil menunjukkan bahkan beban yang ditanggung oleh mereka sendiri.

Sementara Rona Manik perwakilan dari Kampung Siompin kecamatan Suro menambahkan memberikan masukan agar PERBUP tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung yang sejatinya menjadi pedoman penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam).

"Selama ini Perbup belum keluar Kampung sudah diintruksikan menggelar Musyawarah Pembangunan Kampung (Musrenbangkam), padahal itu percuma karena belum ada pedoman atau pegangan soal prioritas dana Kampung,"Katanya.

Persoalan ini kata dia, dirinya sudah sempat ditanyakan kepada pihak kecamatan namun sepertinya Sistem ini sudah berjalan sejak lama. "Untuk itu pak Pj sistem seperti ini tolong diperbaharui,"Katanya.

Disisi lain Rona Manik mengeluhkan soal Kegiatan Bimtek yang belum ada sistem Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tapi tetap terlaksana, kemudian belum pun ada Perubahan APBKam namun kegiatan lain sudah dilaksanakan.

"Nah, persoalan ini kepada siapa kami harus bertanya dan mengadu. Jujur saja pak kami miris melihat ini yang bukan kebutuhan kami namun dipaksa untuk mengikuti kegiatan tersebut, padahal ada yang lebih penting sesuai kebutuhan kami tapi disingkirkan,"ucapnya.

Pada dasarkan kata dia pihaknya dihantui rasa bimbang mana yang lebih diutamakan, kebutuhan desa kami atau kebutuhan pihak tertentu. 

Ketika ada masalah maka yang disalahkan adalah Desa, padahal menurutnya tidak semua desa yang salah akan tetapi sistem yang sudah salah selama ini. Tukasnya. (Idrus)