Iklan
 |
| Ilustrasi |
PENAACEH Singkil- Meski belum masuk dalam peraturan bupati (Perbup) dan belum dianggarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam), namun kegiatan Studi Banding para Kepala Desa (Kades) di Aceh Singkil tetap dilaksanakan.
Padahal rencana studi banding maupun Bimtek yang dalam setahun ini banyak menguras anggaran dana desa (ADD) ini, namun dikabarkan kegiatan tersebut tetap dilaksanakan dan sebagian Keuchik (Kades) dikabarkan telah berada di Jakarta.
Informasi yang dihimpun sebagai dikutip Waspada.id, kegiatan Bimtek maupun Studi Banding ini sempat menuai kritikan keras dari sejumlah kalangan. Termasuk anggota DPRK Aceh Singkil Komisi I Aminullah Sagala, Ketua BPKam Desa Danau Bungara Rabudin Sinaga, termasuk Pj Bupati Marthunis yang sempat menegaskan jika kegiatan belum dianggarkan dinilai melanggar hukum administrasi.
Sementara itu beberapa kepala desa yang dikonfirmasi Waspada.id mengaku harus patuh terhadap atasan dan tetap mengikuti kegiatan Bimbingan Teknis yang beberapa kali dilaksanakan di Medan, Banda Aceh, Pulau Banyak, maupun lokal Ibukota Singkil.
"Sebenarnya kami berat dengan adanya Bimtek ini. Sebab banyak kegiatan kemasyarakatan yang sudah direncanakan batal dilaksanakan. Karena harus mendahulukan pembayaran untuk kegiatan Bimtek ini," keluh salah satu Keuchik inisial M, yang tidak ingin dituliskan namanya, saat berbincang dengan Waspada.id, Sabtu (3/9).
M menyebutkan karena prioritasnya Bimtek saat ini, sampai-sampai kami terpaksa meminjam sana-sini untuk membayar kegiatan. Karena anggaran desa belum cair. “Alhamdulillah pinjam sama kawan yang masih percaya, bukan pinjaman berbunga, jadi tidak membengkak hutang,” ucap M.
"Begitupun untuk kegiatan Studi Banding ini kami belum tau ikut atau tidak. Karena dana desa belum cair. Tidak mungkin meminjam lagi. Memang tidak dipaksakan tapi saya belum bisa menjawab ikut atau tidak. Artinya menyerahkan bagaimana yang terbaiknya saja nanti," tambahnya.
Sementara saat disinggung kegiatan yang sudah diprogramkan dan batal dilaksanakan tahun ini M mengungkapkan, ada sekitar 60 persen rencana kegiatan yang ditunda. Seperti Padat Karya pembuatan drainase di desa.
"Kemudian program ketahanan pangan dan penghijauan kembali desa. Karena tanaman seputaran desa sudah mulai tandus, sehingga akan ditanam tumbuhan yang ada hasil," beber M.
Hal senada juga disampaikan Keuchik lainnya I dan S. Saat ini mereka mengaku sulit untuk menyusun anggaran. Apalagi kegiatan studi banding yang tidak masuk dalam Perbup.
"Dan belum lagi masih ada 5 lagi kegiatan Bimtek lainnya yang menunggu untuk dilaksanakan. Ya sudah jelas semua anggaran habis ke sana," ujarnya.
Belum lagi kondisi anggaran dana desa saat ini banyak pemangkasan. Rata-rata dari nilai Rp 1 miliar terpangkas sampai Rp 300 juta lebih.
Sementara, untuk menangani kegiatan Bimtek yang sudah lewat, dari hasil pembicaraan sesama Kades, berbagai cara yang dilakukan mereka, ada yang terpaksa meminjam maupun mendahulukan uang sawitnya. “Ada juga yang meminjam uang berbunga, ya resiko la, mau gimana lagi dana belum keluar,” tandasnya.
Kalau ditanya secara transparan sebagian besar Keuchik itu menolak kegiatan Bimtek ini. Sebab masyarakat pun udah paham tujuannya apa. Karena 50 persen program yang akan dilaksanakan dan sudah melalui Musdes maupun Musrenbang, gagal dilaksanakan. Seperti program ketahanan pangan, pengadaan ternak lembu dan kambing, dan ini yang dibutuhkan masyarakat untuk pengembangan ekonomi mereka.
Padahal ada program nasional yang sudah diperbupkan, seperti stunting. Kenapa tidak dimaksimalkan saja seluruh anggaran untuk penanganan stunting di desa karena sudah di Perbup kan. Malah tetap juga ke Bimtek, beber mereka.
Terpisah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampong (DPMK) Aceh Singkil melalui Kabid Penataan, Kerjasama, Administrasi Pemerintahan Mukim dan Kampung Afrudin Hendra, berkilah jika dirinya tidak mengetahui jadi atau tidaknya kegiatan studi banding itu dilaksanakan.
"Saya kan baru masuk bulan Juli akhir, jadi, masalah Bimtek ini sejak awal tidak tau. Ada rapat para keuchik dengan camat juga tidak tau apa hasilnya.
Apalagi ada kegiatan yang belum dianggarkan. Kami belum liat sampai ini APBKam gimana. Masalah keberangkatan juga belum tau, apakah nunggu dianggarkan di perubahan baru berangkat atau bagaimana,” ucapnya.
Sumber: Waspada.id
Tutup Iklan