Pj Bupati Janji Pembahasan PERBUP Prioritas Dana Desa 2023 Akan Libatkan APDESI dan PABPDSI

Iklan

Pj Bupati Aceh Singkil Marthunis didampingi Sekda Drs Azmi dan Kabag Protokoler Pimpinan Setdakab,Abdul Rahman. Di Kupie Raja, Pulo Sarok, kecamatan Singkil. Jum'at (19/11/2022).

PENAACEH Singkil- Penjabat Bupati Aceh Singkil Marthunis berjanji akan melibatkan ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) dan Persatuan Anggota Badan Permusyawatan Desa Seluruh Indonesia PABPDSI) dalam pembahasan Peraturan Bupati (PERBUP) tentang Prioritas Penggunaan Dana Kampung tahun 2023 dan standard harga untuk pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKam) 2023.

Hal itu disampaikan saat menjawab pertanyaan salah satu awak media soal sistem pengelolaan dana selama ini yang dinilai kurang menguntungkan Desa pada acara Coffe Morning bersama puluhan wartawan dan LSM di warung Kupie Raja, Desa Pulo Sarok kecamatan Singkil. Sabtu (19/11/2022).

"Jadi saat ini pembahasan PERBUP Prioritas Penggunaan Dana Kampung dan standard harga sedang kita bahas, dan saya sampaikan kepada DPMK pada November ini harus jadi. Sehingga pada Desember Desa bisa menyelesaikan APBDesnya dan diharapkan bisa penarikannya pada Januari 2023,"Katanya 

Nah untuk proses pembahasannya kita akan mengundang APDESI dan PABPDSI Aceh Singkil. Kedepan kita pengen tidak lagi ada 'Kucing Dalam Karung'.  Ini merupakan bagian transparansi yang selama ini ingin kami terapkan di pemerintah Aceh Singkil.

Kepada awak media Marthunis berharap dukungan agar target yang ingin dicapainya bisa terwujud hingga penarikan anggaran dana Desa bisa pencairan pada Januari 2023.

Upaya yang dilakukan ini kata dia sejalan dengan upaya bagian dari pengentasan Kemiskinan dan peningkatan ekonomi masyarakat karena menurutnya dari Januari dana desa sudah beredar di desa.

"Penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan esktrim dan BLT DD untuk mendukung penghapusan kemiskinan ekstrim itu dapat,"Katanya.

Untuk penegasan, Pj Bupati Aceh Singkil dalam pembahasan PERBUP dan Standard Harga akan melakukan secara transparan dan memastikan tidak akan ada lagi program titipan darimanapun karena nanti akan dibahas bersama perwakilan Keuchik dan BPKam.(Idrus)