Raih WTP Tujuh Kali Berturut - turut, Marthunis: Membuktikan Pelaporan Keuangan Pemkab Aceh Singkil Sesuai Standar

Iklan

BPK RI Menyerahkan LHP atas LKPD Aceh Singkil Tahun 2022 kepada Pj Bupati Aceh Singkil, Marthunis di Banda Aceh, Senin (17/4/2023).

PENAACEH Singkil- Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Aceh memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Aceh Singkil Tahun 2022.

Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) LKPD Aceh Singkil itu telah diserahkan pejabat BPK RI Perwakilan Aceh dan diterima Bupati Aceh Singkil Pj Bupati Aceh Marthunis didampingi Ketua DPRK Aceh Singkil, Hasanuddin Aritonang, Sekda Aceh Singkil, Azmi serta jajaran pemerintah lainnya, di Banda Aceh, Senin (17/4/2023)

Dengan perolehan ini, Pemerintah Aceh Singkil telah tujuh kali berturut-turut mendapat opini WTP yakni sejak 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, dan 2022.

Seperti diketahui, opini WTP adalah pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemeriksaan keuangan itu tidak dimaksudkan untuk mengungkapkan adanya penyimpangan.

Meski demikian, jika pemeriksa menemukan adanya penyimpangan, kecurangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan, khususnya yang berdampak adanya potensi dan indikasi kerugian negara, maka hal ini harus diungkap dalam LHP.

"Pemberian Opini WTP ini kembali membuktikan bahwa pelaporan keuangan Kabupaten Aceh Singkil telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah," apresiasi Pj Bupati Aceh Singkil Marthunis kepada PENAACEH, Selasa (18/4/2023).

Marthunis mengungkapkan capaian tersebut tidak lantas membuat Pemerintah Aceh Singkil  puas namun perlu mempertahankan prestasi tersebut apalagi sampai tujuh kali berturut-turut.

Tantangan Pemerintah Aceh Singkil sebenarnya kata Marthunis bagaimana agar belanja atau pengeluaran mampu mempercepat perbaikan indikator pembangunan dan tingkat kesejahteraan pasalnya tingkat Kemiskinan di Aceh Singkil masih paling tinggi di Aceh sejak tahun 2015.

"Begitu juga dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan tingkat pengangguran yang masih berada dibawah kinerja rata-rata kabupaten/kota di Aceh,"katanya. (Redaksi).